Presiden Joko Widodo (Foto:   Tribun Manado)
Presiden Joko Widodo (Foto: Tribun Manado)

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  sempat mengeluhkan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat.  Ia mengatakan distribusi bansos kepada masyarakat hingga kini masih minim.  

Karena itulah, Jokowi  memberikan sentilan dan meminta kepada tiga menterinya untuk segera memproses distribusi bansos di tengah wabah covid-19 ini.  

Diketahui, pemerintah memang telah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19.  Bantuan itu mulai keringanan pembayaran listrik, kartu sembako, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai (BLT), hingga bantuan sosial tunai (BST).  

Keluhan mengenai penyaluran bansos itu disampaikan Jokowi di Istana Bogor pada Sabtu (16/5/2020).  Dalam pidatonya, Jokowi lebih menyoroti dua bantuan, yakni BST dan BLT desa.  

Beberapa masyarakat di beberapa daerah mengaku  belum menerima bantuan tersebut. Masyarakat di beberapa daerah bahkan sempat memprotes mengapa bantuan dari pemerintah di daerahnya hingga kini masih belum didistribusikan.  

Bantuan BST dan BLT ini bernilai Rp 600 ribu yang akan diberikan selama tiga bulan. Yakni April hingga Juni.   "Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT desa dan bansos tunai," kata Jokowi.  

"Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen. Artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat," tambahnya.  

Jokowi juga mengatakan, untuk bantuan sosial tunai, masih baru 25 persen yang diterima oleh masyarakat.  "Kemudian juga untuk bansos tunai ini juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima masyarakat sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," ucapnya.  

Terkait hal itu, Jokowi langsung memerintahkan tiga menterinya untuk bergerak cepat dalam penyaluran bansos. Yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. 

Lebih lanjut, mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta agar prosedur penyaluran bansos disederhanakan.