Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak (tiga dari kiri). (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak (tiga dari kiri). (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memang mencanangkan program untuk menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi SMA/SMK di Jatim.

Dengan program bernama Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Jatim memberlakukan SPP gratis bagi SMA/SMK di Jawa Timur.

Meski begitu, di luar SPP, sejumlah sekolah tentu masih membutuhkan sumbangan sukarela dari wali murid. Alasannya jelas, lantaran tak semua biaya kebutuhan sekolah bisa di-cover oleh pemerintah.

Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Dardak menyampaikan, sumbangan sukarela di luar SPP tentu sah-sah saja. Tetapi, ia menekankan pentingnya etika. Tidak boleh ada semacam pemaksaan.

"Harus ada etikanya. Jangan judulnya sukarela tapi ada semacam bullying atau pemaksaan kepada yang nggak ikut," ucapnya saat ditemui di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya (UB) usai menghadiri Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Rangka Gerakan Anti-Korupsi, Kamis (5/9/2019).

Bagi Emil, etika-etika itulah yang diharuskan ada. Penting pula berembuk dengan wali murid mengenai hal ini agar tidak muncul perasaan tertekan dari pihak wali murid.

"Jadi, bagaimana sih melakukan sumbangan sukarela, bagaimana prosesnya, bagaimana supaya tidak ada sebuah pressure kepada mereka yang memang tidak ikut," ucapnya.

Sekali lagi ia menegaskan, tidak boleh ada bully-an terhadap mereka yang tidak ikut menyumbang. "Yang tidak ikut langsung di-bully itu juga tidak pas karena kita tidak tahu latar belakang ekonomi masing masing siswa siswi," ucapnya.

Untuk diketahui, SPP gratis dalam Program TisTas ini bukan berarti tidak membayar sama sekali. Sifatnya seperti sumbangan yang diberikan dengan nominal sama, namun pembayarannya bergantung nominal SPP yang ditentukan di daerah tersebut. 

Misalnya sumbangan dari pemprov senilai Rp 120 ribu. Lalu, SPP di Malang mencapai Rp 200 ribu. Maka sisanya Rp 80 ribu menjadi tanggungan orang tua murid.

 


End of content

No more pages to load