Penggeledahan tim Kejari Kepanjen di kantor Dinkes Kabupaten Malang atas dugaan korupsi dana honor ratusan perawat desa (dd Nana)

Penggeledahan tim Kejari Kepanjen di kantor Dinkes Kabupaten Malang atas dugaan korupsi dana honor ratusan perawat desa (dd Nana)


Pewarta

Dede Nana

Editor

A Yahya


Aparat penegak hukum terus bergerak menyisir beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malang. Kini, kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang yang kembali digeledah oleh tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen. Setelah sempat juga digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun lalu.

Walau dimungkinkan berbeda kasus, penggeledahan kantor yang dilakukan para penegak hukum tersebut mengindikasikan ada sesuatu yang diduga melanggar hukum dalam menjalankan amanah regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. "Sebelumnya memang pernah digeledah KPK. Tapi untuk hari ini, Kajari baru pertama kali menggeledah beberapa ruangan di kantor Dinkes," kata Ratih Maharani, Plt Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Jumat (23/08/2019).

Penggeledahan oleh 5 tim dari Kejari Kepanjen terkait dengan dugaan korupsi dana honor perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) sejak tahun 2015 lalu yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp 676 juta. Dimana, dalam kasus penyunatan honor sekitar 390 perawat dan 3 dokter umum. 

Dalam kasus itu, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Dinkes Kabupaten Malang, Yohan Charles L,  telah dijadikan tersangka.
Ratih membenarkan hal tersebut. Dimana, penggeledahan tim Kejari atas kasus dugaan korupsi honor perawat yang saat itu dipimpin oleh Abdurachman atau Gus Dur sebagai kepala dinasnya dan kini menduduki posisi sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen.
"Seluruh ruangan digeledah ya. Termasuk ruang Kadinkes, Kabag Keuangan dan Umum," ujar Ratih yang dalam kasus ini pun menjadi saksi di Kajari. Sudah dua kali saya dimintai keterangan untuk masalah ini," imbuhnya.

Kasie Pidana Khusus (Kasipidsus) Kajari Kepanjen, Muhandas Ulimen, menyampaikan hal serupa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh tim yang diturunkan ke kantor Dinkes Kabupaten Malang. Dimana, penggeledahan yang dilakukan untuk mencari kelengkapan bukti yang akan digunakan sebagai penuntutan terkait perkara Ponkesdes pada tahun 2015 lalu. "Ini tindak lanjut dari penyidikan terkait dugaan korupsi honor perawat yang kita tangani. Kita geledah seluruh ruang untuk mencari kelengkapan bukti," ujarnya.

Terkait keberadaan Yohanes yang telah jadi tersangka, Muhandas mengatakan, bahwa Kabag keuangan Dinkes Kabupaten Malang tidak ada ditempat atau tidak masuk kerja. Tim Kejaksaan sempat menelopannya. "Tapi yang bersangkutan berdalih masih di jalan menuju kantor Dinkes," ujarnya.

Sedangkan dari keterangan pegawai Dinkes sendiri, bahwa Yohanes meminta izin tidak masuk kantor dikarenakan sakit. "Kayaknya izin sakit, karena memang tidak terlihat sejak tadi," ujarnya.

Seperti diketahui dari keterangan Kajari, beberapa bulan lalu, bahwa Yohanes memanfaatkan dana kapitasi BPJS Kesehatan untuk menambah honor perawat yang naik. Dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1 juta. Saat adanya kenaikan tersebut, dana tambahan Rp 250 ribu anggarannya belum tersedia. Sehingga Kepala Dinas terdahulu (Gus Dur) memerintahkan untuk menggunakan dana talangan di 23 puskesmas yang diambilkan dari dana kapitasi BPJS.

Saat dana cair, Agustus 2015, ternyata tidak dibayarkan ke 23 puskesmas yang telah menalangi tambahan honor perawat dengan memakai dana kapitasi BPJS. 


End of content

No more pages to load