Petugas Kejari Kepanjen saat melakukan penggeledahan di Kantor Dinkes Kabupaten Malang (Foto : Istimewa)

Petugas Kejari Kepanjen saat melakukan penggeledahan di Kantor Dinkes Kabupaten Malang (Foto : Istimewa)


Editor

A Yahya


Keheningan para pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang saat sedang sibuk bekerja, sejenak dihentikan ketika mengetahui kantornya kedatangan tamu berpakaian rompi berwarna gelap, Jumat (23/8/2019) pagi. 

Puluhan orang yang mengenakan rompi berwarna hitam motif merah tersebut, merupakan Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kepanjen.

Setibanya di kantor Dinkes Kabupaten Malang, puluhan petugas langsung menyebar ke seluruh ruangan. Mulai dari ruangan kantor Kepala Dinas, hingga gudang penyimpanan berkas tidak luput dari penggeledahan. Bahkan beberapa petugas juga sempat menyegel ruang Sub Bagian Keuangan Dinkes Kabupaten Malang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MalangTIMES.com, puluhan petugas kejari yang dipimpin Kasi Pidsus Kejari Kepanjen Muhandas Ulimen serta didampingi langsung oleh Kasi Intel Ardian ini. Bertujuan untuk mendalami sekaligus mencari berkas tambahan terkait perkara dugaan korupsi pembayaran honorarium perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) yang terjadi pada 2015 lalu.

Namun di sela-sela agenda penggeledahan, puluhan petugas Kejari sempat menemui beberapa kendala. Hal ini dikarenakan adanya insiden pemadaman listrik, yang menyebabkan lampu penerangan seketika padam.

”Kok tiba-tiba lampunya mati, ini yang mengalami pemadaman lampu hanya di kantor sini (Dinkes) saja atau memang seluruh wilayah Kecamatan Kepanjen?,” celetuk Kasi Pidsus Kejari Kepanjen, Muhandas Ulimen saat mengetahui insiden lampu penerangan yang tiba-tiba padam saat proses penggeledahan berlangsung.

Sayangnya, dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut, Yohan Charles L S, selaku Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang sedang tidak ada di tempat. Belakangan diketahui, pihaknya sedang absen untuk tidak bekerja lantaran kesehatannya sedang terganggu.

Padahal Yohan Charles L S, statusnya sudah dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pembayaran honorarium perawat Ponkesdes yang terjadi pada 2015 lalu. Akibat dugaan kasus korupsi tersebut, negara mengalami kerugian mencapai kisaran Rp 676 juta. Nominal hasil korupsi itu, sudah ditetapkan berdasarkan hasil audit dari tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Mengetahui Yohan sedang tidak ada di tempat, salah satu petugas Kejari Kepanjen terpantau juga sempat menghubungi yang bersangkutan melalui telepon. Ketika dihubungi petugas, Yohan mengaku sedang dalam perjalanan menuju kantor Dinkes Kabupaten Malang.

Namun hingga kegiatan berakhir, yang bersangkutan terpantau tidak mengindahkan janjinya. Padahal saat dihubungi petugas, pihaknya mengaku sudah sampai di salah satu SPBU yang ada di kawasan Kecamatan Kepanjen.

Lantaran Yohan tidak ada di tempat itulah, membuat petugas Kejari Kepanjen akhirnya menyegel ruang kantor tersangka yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang tersebut.

Ditemui di saat bersamaan, Ratih Maharani selaku Plt Kepala Dinkes Kabupaten Malang menuturkan, jika dalam serangkaian agenda penggeledahan yang dilakukan Kejari Kepanjen tidak sampai mengganggu rutinitas para pegawainya. ”Tidak kok, sama sekali tidak mengganggu. Aktivitas pekerjaan tetap berjalan seperti hari-hari biasanya,” kata Ratih saat ditanya awak media akan pendapatnya terkait kegiatan penggeledahan yang dilakukan Kejari Kepanjen tersebut.

Ratih menambahkan, beberapa hari sebelum dilakukan penggeledahan, pihaknya sudah mendapatkan pemberitahuan resmi dari Kajari. Bahkan dirinya juga mengatakan jika kegiatan tersebut, ada surat perintahnya. Yakni menyatakan untuk melakukan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi terkait pembayaran honorarium perawat Ponkesdes di Dinkes yang terjadi pada 2015 silam.

”Seluruh bagian digeledah petugas, mulai dari ruang keuangan, Sub Bagian Keuangan, ruang gizi, ruang kesehatan keluarga, ruang umum hingga ruang kepegawaian dan gudang penyimpanan berkas juga turut digeledah,” imbuhnya.

Saat dugaan perkara korupsi terjadi, lanjut Ratih, Kadinkes Kabupaten Malang dijabat oleh Abdurrahman. ”Sepengetahuan saya beliau (Abdurrahman) tidak mengetahui alur secara pasti dari kasus ini. Tadi ada sekitar 14 bendel berkas yang dibawa petugas,” terang Ratih.

Saat dimintai pendapatnya akan insiden Yohan yang tidak datang ke kantor saat ada penggeledahan. Ratih mengaku jika salah satu pegawainya tersebut sedang izin, lantaran sakit. ”Biasanya selalu ikut apel pagi, kalau hari ini memang izin tidak ke kantor karena sakit,” sambung Ratih.

Belakangan diketahui, selain melakukan penggeledahan, Kejari Kepanjen juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi. Salah satu di antaranya adalah Plt Kepala Dinkes Kabupaten Malang. ”Terkait kasus dugaan korupsi pembayaran honorarium perawat Ponkesdes ini, saya sudah dimintai keterangan sebagai saksi sebanyak dua kali. Informasinya dalam waktu dekat ini saya diagendakan bakal kembali dipanggil untuk dimintai keterangan lagi,” tukas Ratih.

Sebagai informasi, pada 11 Juli 2019 lalu, Kejari Kepanjen menetapkan Yohan Charles L S selaku Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang sebagai tersangka, atas dugaan kasus perkara korupsi akan pembayaran honorarium perawat Ponkesdes yang terjadi pada 2015 lalu.

Berdasarkan hasil Audit BPKP, atas perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka Yohan, kerugian yang dialami negara ditaksir mencapai Rp 676 juta. Rinciannya, honorarium untuk perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang, senilai Rp 750 ribu per-bulan. Dari jumlah tersebut, honor yang diterima dikabarkan mengalami penambahan pada tahun 2015 lalu. Yakni mengalami peningkatan sebesar Rp 250 ribu.

Namun, dikarenakan saat itu anggaran untuk penambahan honor belum turun, Kadinkes Kabupaten Malang yang saat itu dijabat oleh Abdurrahman, memerintahkan kepada Kepala Puskesmas untuk menalanginya terlebih dahulu.

Belakangan diketahui, uang yang digunakan bersumber dari dana kapitasi BPJS. Saat itu, dana yang digunakan untuk menalangi anggaran yang sudah ditentukan tersebut, rencananya bakal segera digantikan setelah anggaran dari pemerintah cair.

Tapi meskipun anggaran sudah turun pada Agustus 2015 lalu, kenyataannya dana talangan yang dijanjikan bakal diganti tidak kunjung dikembalikan ke pihak Puskesmas. Padahal saat itu tercatat sedikitnya ada 23 Puskesmas yang sudah menalangi anggaran yang dijanjikan bakal dikembalikan.

Atas dasar inilah, beberapa instansi yang terkait akhirnya melakukan penelusuran. Hasilnya uang yang rencananya bakal digunakan untuk mengganti dana talangan, diduga digunakan oleh Yohan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Sebelumnya, Kejari Kepanjen diketahui sudah memeriksa 99 orang saksi. Rinciannya, 39 saksi dari Kepala Puskesmas, 39 saksi dari bendahara Puskesmas, 14 orang perawat Ponkesdes dan beberapa staf serta karyawan di Dinkes Kabupaten Malang, juga tidak luput untuk dimintai keterangan. Bahkan mantan Kadinkes, yaitu Abdurrahman juga sempat menjalani pemeriksaan secara intensif. 

Hasilnya, saat itu diketahui jika uang yang rencananya bakal digunakan untuk menggantikan dana yang dikeluarkan puskesmas, diduga telah dikorupsi oleh tersangka Yohan. Atas perbuatannya tersebut, dirinya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, atas perubahan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.


End of content

No more pages to load